Jakarta, 6 Maret 2025 – Universitas Terbuka (UT) kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UT dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang berlangsung di Aula KH Abdurrahman Wahid, Gedung Kementerian P2MI, Jakarta Selatan. 

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla, serta pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Rektor Universitas Diponegoro, dan tentunya jajaran pimpinan Universitas Terbuka. 

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik UT, Rahmat Budiman, Ph.D., menegaskan bahwa UT sebagai Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia memiliki mandat untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada semua lapisan masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. 

“Fleksibilitas waktu dan sistem pembelajaran terbuka serta jarak jauh (PTJJ) yang ditawarkan UT memungkinkan PMI untuk bekerja sambil menempuh pendidikan formal. Dengan kesempatan ini, mereka dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam menghadapi persaingan global,” ujar Rahmat Budiman. 

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa pendidikan yang dijalankan PMI di UT bukan hanya untuk memperoleh gelar, tetapi juga sebagai bekal bagi mereka setelah kembali ke Indonesia. Dengan kompetensi yang lebih baik, para lulusan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan menjadi bagian dari Generasi Emas 2045. 

Kerja sama antara UT dan BP2MI (sebelumnya BNP2TKI) telah berlangsung sejak 2018 dan terus berkembang hingga kini, seiring dengan transformasi BP2MI menjadi Kementerian P2MI. MoU yang ditandatangani hari ini menjadi wujud sinergi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi PMI melalui: 

• Sosialisasi & Edukasi bagi Calon PMI – UT diberikan akses untuk melakukan sosialisasi pendidikan kepada calon PMI sebelum keberangkatan ke luar negeri. 
• Pelatihan bagi Instruktur BP2MI – UT telah menyelenggarakan 9 angkatan Training of Trainers (ToT) bagi instruktur BP2MI dalam program Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), dengan total 402 peserta. 
• Peningkatan Jumlah Mahasiswa PMI – Saat ini, tercatat 7.135 PMI aktif kuliah di UT, dan hingga 2025 sudah 1.440 orang lulus. 

Dampak peningkatan kapasitas SDM melalui perluasan akses pendidikan UT ke segala lapisan masyarakat, termasuk bagi para PMI di luar negeri sangat nyata. Sejumlah alumni UT yang sebelumnya PMI kini telah berkiprah sebagai PNS, kepala desa, pengusaha, petani milenial, serta profesional di berbagai sektor. Bahkan, beberapa lulusan UT yang bekerja di Korea Selatan berhasil mendapatkan Visa E7, naik level dari pekerja migran menjadi professional worker dengan gaji setara tenaga kerja lokal. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menekankan bahwa pemerintah sangat concern terhadap peningkatan kualitas dan perlindungan PMI. Menurutnya, dari 1,7 juta peluang kerja di luar negeri, baru 297 ribu yang terisi, sehingga peluang bagi PMI untuk bekerja di luar negeri masih terbuka lebar. 

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah tingginya jumlah PMI non-prosedural yang rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia (human trafficking). Oleh karena itu, Kementerian P2MI berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan serta mendorong peningkatan keterampilan PMI agar sesuai dengan standar tenaga kerja global. 

“Kami menargetkan untuk mengurangi jumlah PMI di sektor domestik sebanyak 20% setiap tahun dan mendorong mereka bekerja di sektor formal dengan keterampilan yang lebih tinggi. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan dan pelatihan, yang kami sinergikan dengan UT dan Undip,” ujar Menteri P2MI. 

Untuk itu, penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan ketenagakerjaan internasional. UT dan Kementerian P2MI berkomitmen untuk terus bersinergi dalam: 

• Memberikan akses pendidikan tinggi bagi PMI di lebih dari 55 negara. 
• Mempersiapkan PMI agar memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih baik sebelum keberangkatan. 
• Mendukung pemberdayaan purna PMI agar bisa kembali ke Indonesia dengan kompetensi unggul. 

Dengan kerja sama ini, PMI tidak hanya memiliki kesempatan bekerja di luar negeri, tetapi juga mendapatkan akses pendidikan yang akan menjadi bekal bagi masa depan yang lebih baik. 

“Kami berharap kerja sama ini semakin kuat, sehingga perjuangan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pahlawan devisa negara terus berlanjut,” tutup Rahmat Budiman.